Nilai rata-rata Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Indonesia pada tahun 2025 secara nasional hanya mencapai 36,10 dari skala 100,00, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan memicu sorotan tajam dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta pegiat pendidikan. Data yang dirilis oleh Kemendikdasmen pada 22 Desember 2025 ini menunjukkan rerata nilai spesifik untuk jenjang SMA adalah 37,23, dengan 3.489.148 peserta ujian untuk mata pelajaran Matematika Wajib.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara terbuka menyebut capaian ini "jeblok", namun menegaskan bahwa rendahnya nilai bukan disebabkan oleh ketidakmampuan siswa, melainkan lebih pada metode pengajaran dan bahan ajar yang belum memadai. Menurut Mu'ti, soal TKA 2025 sebenarnya sederhana, namun cara bertanya yang menekankan penalaran naratif jarang dilakukan di satuan pendidikan, sehingga menuntut pemahaman analitis yang lebih kuat dari siswa. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, turut menjelaskan bahwa soal-soal tersebut memang didesain untuk menguji kemampuan analisis dengan variasi lintas zona dan sesi, berbeda dari pola hafalan rumus yang dominan di sekolah.
Rendahnya literasi numerasi di kalangan pelajar Indonesia bukanlah fenomena baru. Berdasarkan asesmen Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, performa literasi matematika Indonesia tercatat sangat rendah, dengan skor 366 poin dan menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara peserta, jauh di bawah rata-rata OECD. Kondisi ini telah stagnan selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Penelitian juga mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami persoalan dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, didukung oleh persepsi bahwa matematika adalah pelajaran yang abstrak, membosankan, sulit, dan tidak relevan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai hasil TKA 2025 ini sebagai "alarm serius" yang mengonfirmasi persoalan mendasar kualitas pendidikan nasional yang belum dibenahi secara serius. Ubaid mengkritik metode mengajar yang masih banyak mengandalkan hafalan dan kaku, serta kurikulum yang lebih menekankan kompetensi algoritmik daripada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Ia menekankan bahwa rendahnya literasi numerasi mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan numerik.
Menanggapi hasil ini, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut tidak dimaksudkan sebagai peringkat, melainkan sebagai bahan evaluasi bagi siswa, sekolah, pemerintah daerah, serta masukan untuk pengembangan pembelajaran, penyempurnaan kurikulum, dan peningkatan kualitas guru. Pemerintah berencana menyiapkan metode pembelajaran yang lebih menarik agar siswa lebih menyukai bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Presiden juga telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki metode pembelajaran matematika, termasuk dengan memperkenalkan matematika sejak taman kanak-kanak, sebagai upaya meningkatkan kualitas sains dan teknologi. Kemendikdasmen telah memulai program bimbingan teknis "Numerasi Matematika Gembira" dengan skema diseminasi berjenjang, meskipun fokus awal masih pada guru PAUD dan SD, dengan proyeksi pelatihan untuk guru SMP dan SMA dimulai secara bertahap sekitar tahun 2027.
Implikasi jangka panjang dari rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia ini sangat luas, mulai dari kesiapan mereka menghadapi seleksi perguruan tinggi hingga daya saing di pasar kerja global yang semakin menuntut kemampuan berpikir analitis dan pemecahan masalah. Penguatan fondasi numerasi yang kurang di tingkat dasar dapat menghambat perkembangan kemampuan siswa di masa depan. Tanpa perbaikan fundamental, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju era globalisasi dan kemajuan teknologi akan menghadapi tantangan signifikan. JPPI menyerukan perlunya komitmen anggaran yang lebih besar untuk pendidikan dan pembinaan guru yang menyeluruh, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
