Badan Strategi dan Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), telah membuka program beasiswa magister JICA Knowledge Co-Creation (JFY) 2026. Program ini menargetkan pejabat pemerintah di sektor hukum dan peradilan dari Indonesia untuk melanjutkan studi S2 hukum secara penuh di berbagai kampus di Jepang, dengan batas akhir pendaftaran pada 8 Oktober 2025.
Program beasiswa MA-JICA 2026 dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan peradilan, sejalan dengan tujuan JICA untuk membantu negara berkembang memperkuat sistem hukum dan yudisial mereka, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan sosial-ekonomi dan penghormatan hak asasi manusia. JICA secara luas mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor hukum dan peradilan di negara-negara mitra melalui berbagai skema beasiswa, termasuk Master Program in Law (JICA-LL.M.) dan JDS LL.M. Program, yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan universitas-universitas Jepang terkemuka seperti Kyushu University dan Nagoya University.
Kerja sama antara Mahkamah Agung Indonesia dan JICA telah terjalin selama lebih dari dua dekade. Kemitraan ini mencakup dukungan teknis, pelatihan, dan pendampingan dalam berbagai bidang hukum, termasuk pertukaran hakim untuk studi di Jepang dan inisiatif reformasi hukum. Pada 16 Desember 2024, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., bersama perwakilan JICA, Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia, menandatangani minutes of meeting (MoM) yang menegaskan kelanjutan kerja sama ini. Syamsul Maarif menyampaikan apresiasi atas kemitraan tersebut, menyatakan bahwa kerja sama internasional semacam ini krusial untuk memastikan sistem hukum Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan global. Komitmen ini diperkuat oleh perwakilan JICA yang percaya bahwa kemitraan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi sistem hukum Indonesia tetapi juga mempererat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia.
Beasiswa MA-JICA 2026 menyediakan pembiayaan komprehensif, mencakup biaya pendidikan penuh sesuai ketentuan masing-masing kampus, tunjangan hidup bulanan sekitar JPY 143.000-147.000 (setara Rp 16,1 juta-Rp 16,5 juta), tiket pesawat pulang-pergi, tunjangan pakaian JPY 100.000, tunjangan perpindahan hingga JPY 164.000-224.000, tunjangan penelitian hingga JPY 360.000 per tahun, serta asuransi kesehatan. Durasi program adalah dua tahun, dengan opsi perpanjangan hingga dua setengah tahun jika peserta memulai sebagai research student.
Kriteria kelayakan untuk beasiswa ini meliputi tanggung jawab dan pengalaman dalam pekerjaan terkait hukum atau peradilan dengan potensi memimpin reformasi hukum dan peradilan, memiliki pengalaman kerja lebih dari dua tahun di bidang tersebut, pengetahuan yang memadai dalam penelitian hukum, berusia kurang dari 40 tahun per 1 April 2026, serta kemahiran bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL iBT 80 atau IELTS 6.0. Kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik juga menjadi prasyarat, dan pelamar tidak boleh sedang menerima beasiswa lain dari pemerintah Jepang.
Program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan JICA untuk membina pemimpin muda dan menengah di negara-negara berkembang yang mampu memengaruhi proses pembuatan kebijakan dan berkontribusi pada pembangunan sosio-ekonomi. Alumni JICA diharapkan memainkan peran penting sebagai pemimpin di bidangnya setelah kembali ke negara asal, serta memupuk hubungan bilateral jangka panjang antara negara masing-masing dan Jepang. Banyak alumni program JICA di Indonesia telah menduduki posisi strategis, termasuk di kementerian dan lembaga pemerintah, menunjukkan dampak signifikan dari investasi Jepang dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Ini berbeda dengan skema beasiswa LPDP-JICA yang menawarkan program double degree di bidang Governance dan Digital/Information Technology, dengan tenggat waktu pendaftaran yang berbeda pada tahun 2025.
