Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menegaskan bahwa dugaan kebocoran soal Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025 tidak berdampak signifikan terhadap hasil keseluruhan ujian. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Eduart Wolok, pada April 2025 secara langsung membantah adanya kebocoran soal yang dapat memengaruhi integritas seleksi masuk perguruan tinggi negeri tersebut, menguraikan sejumlah bukti dan mekanisme pengamanan yang diterapkan.
Insiden dugaan kebocoran soal telah menjadi kekhawatiran berulang dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya pada ujian-ujian berisiko tinggi yang menentukan masa depan akademik siswa. Pada pelaksanaan UTBK SNBT 2025, isu ini kembali mencuat seiring beredarnya video dan tangkapan layar soal ujian di media sosial, bahkan melalui siaran langsung di Instagram. Situasi ini memicu desakan publik akan transparansi dan jaminan keadilan bagi seluruh peserta.
Menanggapi hal tersebut, Eduart Wolok menjelaskan bahwa sistem yang dibangun SNPMB dirancang untuk mencegah kebocoran soal skala besar dan memitigasi dampaknya. Salah satu bukti utama adalah penggunaan set soal yang berbeda secara masif. Untuk 23 sesi ujian UTBK SNBT, panitia menyiapkan lebih dari 23 set soal unik. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada set soal yang sama antara satu sesi dengan sesi lainnya, bahkan dari hari ke hari. Selain itu, seluruh sistem ujian tidak terkoneksi dengan internet, meminimalkan risiko peretasan atau penyebaran soal secara daring saat ujian berlangsung.
Eduart Wolok juga menyoroti konsep "jembatan soal" yang mungkin menimbulkan persepsi kebocoran soal. Ia menjelaskan bahwa soal-soal serupa yang muncul dalam persentase tertentu antar sesi berfungsi sebagai alat standardisasi untuk menjaga konsistensi penilaian, tanpa merugikan peserta secara keseluruhan. Mekanisme penilaian UTBK SNBT menggunakan sistem Item Response Theory (IRT) atau Teori Respons Butir, berbeda dengan penilaian tradisional yang hanya menghitung benar atau salah. IRT mengukur kemampuan sejati peserta dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan setiap soal, kemampuan soal dalam membedakan peserta berkemampuan tinggi dan rendah, serta pola jawaban secara keseluruhan. Pendekatan ini secara efektif mengurangi potensi keuntungan signifikan dari bocoran soal parsial, karena bobot dan kontribusi setiap soal terhadap skor akhir sangat bervariasi.
Kendati demikian, SNPMB juga mengakui adanya sejumlah pelanggaran kecurangan yang terdeteksi. Eduart Wolok mencatat setidaknya 14 kasus kecurangan hingga hari kedua pelaksanaan UTBK 2025, yang merupakan angka kecil sekitar 0,0071 persen dari total peserta. Modus kecurangan yang ditemukan bervariasi, termasuk penggunaan kamera tersembunyi di ikat pinggang, kawat gigi, hingga perangkat lunak remote desktop. Setiap peserta yang terbukti melakukan pelanggaran langsung didiskualifikasi dari seluruh proses seleksi, dan sanksi juga dijatuhkan bagi petugas internal yang terlibat atau lalai.
Langkah-langkah pengamanan seperti peningkatan pengawasan di pusat-pusat UTBK, pemeriksaan barang bawaan, penggunaan detektor logam yang lebih ketat, dan penyesuaian prosedur operasional standar di ruang transit serta sebelum masuk ruang ujian, menjadi respons SNPMB untuk memperkuat integritas seleksi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi sistem pendidikan yang masih berorientasi pada kuantitas dan hafalan, yang seringkali menjadi pemicu kebiasaan menyontek.
Meskipun sistem pengamanan telah ditingkatkan dan mekanisme penilaian IRT dirancang untuk menjaga keadilan, tantangan untuk menghilangkan isu kebocoran dan kecurangan sepenuhnya masih menjadi pekerjaan rumah. Komitmen Kementerian dan SNPMB terhadap transparansi serta keadilan dalam setiap tahapan seleksi adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan bahwa hasil seleksi benar-benar mencerminkan kemampuan akademis murni peserta. Upaya berkelanjutan dalam inovasi sistem, pengawasan ketat, dan penegakan sanksi tegas akan menjadi fundamental dalam menjaga kredibilitas seleksi masuk perguruan tinggi di masa depan.
