Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak perlu mengkhawatirkan biaya pendidikan, menjamin keberlanjutan studi mereka di tengah krisis. Pernyataan ini disampaikan pada 22 Desember 2025, saat Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi ribuan mahasiswa di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera, sebuah langkah konkret pemerintah untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga pasca-bencana.
Komitmen Kemenag hadir menyusul dampak parah bencana di Sumatera yang mengganggu kegiatan akademik dan ekonomi keluarga mahasiswa. Secara keseluruhan, sebanyak 11.772 mahasiswa dari 5 PTKIN dan 8 PTKIS di Aceh dan Sumatera menerima bantuan biaya pendidikan senilai total Rp2,35 miliar, dengan setiap mahasiswa mendapatkan Rp200.000. Rincian penerima mencakup 4.119 mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 1.417 mahasiswa UIN Sumatera Utara, 1.134 mahasiswa UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, 2.013 mahasiswa IAIN Langsa, 378 mahasiswa IAIN Takengon, 71 mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, serta 2.640 mahasiswa dari PTKIS se-Aceh. Nasaruddin Umar secara simbolis menyatakan kehadirannya sebagai "bapak angkat" bagi mahasiswa terdampak, mendampingi mereka untuk bangkit dan pulih kembali. Kemenag juga sedang mendata mahasiswa yang terancam putus kuliah karena orang tua mereka terdampak bencana, berjanji untuk memberikan perhatian khusus dan bahkan mempertimbangkan penempatan ke perguruan tinggi lain jika diperlukan.
Langkah Kemenag ini melengkapi upaya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang pada awal Desember 2025 telah mengidentifikasi 60 perguruan tinggi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan jumlah mahasiswa terdampak mencapai lebih dari 18.000 orang, dan terus diperbarui hingga mencapai 22.000 mahasiswa. Kemendiktisaintek sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp75.986.474.452 untuk bantuan biaya hidup mahasiswa dan dosen. Bantuan biaya hidup sebesar Rp1.250.000 per bulan atau Rp3.750.000 untuk tiga bulan ditujukan bagi mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan peserta program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dengan total anggaran Rp59,375 miliar untuk 15.833 mahasiswa KIP dan Rp11,6 miliar untuk 3.100 mahasiswa ADik. Selain itu, Kemendiktisaintek juga merumuskan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk satu hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak, sebuah kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku Januari 2026. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menjelaskan bahwa upaya penanggulangan ini terbagi dalam dua skema: penanggulangan darurat hingga 31 Desember 2025 dan pemulihan jangka panjang yang dimulai Januari 2026. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk memanfaatkan alokasi dana darurat APBN guna meringankan UKT dan memberikan dispensasi akademik.
Secara historis, Kemenag telah mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam sistem pendidikannya. Sejak Oktober 2024, Kemenag mengembangkan penggunaan data Education Management Information System (EMIS) madrasah untuk perencanaan mitigasi bencana, mengidentifikasi lokasi madrasah di zona rawan gempa dan tsunami. Upaya ini termasuk memasukkan muatan bencana alam dalam kurikulum madrasah dan melakukan simulasi evakuasi secara berkala, menegaskan peran strategis pendidikan dalam membangun ketahanan masyarakat. Pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen besar dengan mengalokasikan anggaran nasional sebesar Rp60 triliun untuk penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan darurat, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap generasi muda, dengan perkiraan pemulihan bisa memakan waktu hingga 30 tahun jika tidak ditangani serius. Solidaritas juga ditunjukkan oleh pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Malang yang berkolaborasi dengan Forum Rektor setempat untuk memberikan keringanan UKT kepada ratusan mahasiswa dari Sumatera yang menempuh pendidikan di Malang. Kebijakan-kebijakan ini merefleksikan pengakuan bahwa bencana alam memiliki implikasi multidimensional, menuntut respons terkoordinasi yang tidak hanya mencakup bantuan fisik, tetapi juga jaminan terhadap masa depan pendidikan generasi terdampak.
