Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan di wilayah-wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor parah sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah secara resmi menetapkan status pendidikan darurat untuk 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan prioritas pemerintah adalah keselamatan jiwa sekaligus menjamin hak pendidikan tetap terpenuhi di tengah krisis.
Data Kemendikdasmen per 14 Desember 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 3.274 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan non-formal, terdampak bencana. Kerusakan mencakup 6.431 ruang kelas serta fasilitas pendukung dan sanitasi sekolah. Bencana ini juga mengakibatkan 15 guru dan 52 siswa meninggal dunia, sementara 276.249 siswa dan 25.936 guru serta tenaga kependidikan lainnya terdampak. Keseluruhan 403.534 siswa dalam 19.427 rombongan belajar menghadapi kesulitan melanjutkan pendidikan akibat rusaknya sarana-prasarana, terputusnya akses, dan keharusan mengungsi.
Menanggapi situasi ini, Kemendikdasmen menerapkan Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana yang dirancang dalam tiga fase. Fase Tanggap Darurat (0-3 bulan) berfokus pada kompetensi minimum esensial seperti literasi, numerasi dasar, serta pendidikan kesehatan dan keselamatan diri. Guru didorong untuk menggunakan metode asesmen sederhana. Fase Pemulihan Dini (3-12 bulan) akan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran dengan penyesuaian jadwal yang fleksibel. Terakhir, Fase Pemulihan Lanjutan (1-3 tahun) bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen ke dalam sistem rutin sekolah demi membangun ketahanan jangka panjang.
Pemerintah juga memberikan relaksasi evaluasi dan seleksi masuk sekolah, menyerahkan kewenangan penentuan jadwal ujian akhir semester (UAS) kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai kondisi lapangan. Bantuan konkret yang telah disalurkan meliputi 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit, serta 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks. Layanan internet Starlink juga disiapkan untuk daerah terdampak. Selain itu, Kemendikdasmen mengalokasikan bantuan uang sebesar Rp21,1 miliar dari anggaran yang ada dan Rp18,53 miliar dari anggaran revisi.
Dukungan finansial juga diberikan kepada guru dan mahasiswa. Sebanyak 16.500 guru terdampak bencana akan menerima bantuan sebesar Rp2 juta per orang, dengan total anggaran Rp35 miliar yang masih dalam proses revisi anggaran tahun 2025. Menteri Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa bantuan Rp2 juta tersebut diperuntukkan bagi guru yang dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia akibat musibah, bukan sebagai tunjangan. Untuk mahasiswa korban bencana, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan bantuan biaya hidup senilai Rp3,75 juta bagi mereka yang memenuhi kriteria, dengan total anggaran mencapai Rp75,98 miliar.
Meskipun upaya telah dilakukan, tantangan logistik masih menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan ke wilayah terdampak karena akses transportasi yang terputus. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan untuk mencari jalur distribusi terbaik. Selain itu, pendataan akurat terkait kebutuhan pendidikan di lapangan masih menghadapi kesulitan karena akses ke beberapa titik yang tertutup.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti bahwa kelumpuhan sektor pendidikan di Sumatera membutuhkan respons luar biasa dan mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional. Hal ini dianggap krusial untuk membuka akses terhadap Dana Kontinjensi (DAK Fisik Darurat) dan mobilisasi sumber daya yang lebih masif. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur pendidikan yang parah tidak mungkin ditanggung sendirian oleh APBD daerah.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meninjau langsung beberapa lokasi terdampak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk memantau perbaikan infrastruktur vital dan berkomitmen untuk mempercepat pemulihan. Pemerintah melalui Kemendikdasmen juga menjamin pendampingan bagi guru dan relawan pendidikan terus dilakukan guna memastikan proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat tetap berjalan.
Kolaborasi multipihak, termasuk dengan perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan universitas lainnya di bawah koordinasi Kemdiktisaintek, juga terus digalakkan untuk mendukung pemulihan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial masyarakat terdampak. Kemendikdasmen menyatakan komitmen untuk segera membangun sekolah yang rusak mulai Februari 2026.
