Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim baru-baru ini mengakui gelombang kritik signifikan terhadap Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025, khususnya terkait durasi pelaksanaan yang dinilai terlalu singkat dan tingkat kesulitan soal yang ekstrem. Pengakuan ini muncul di tengah banyaknya keluhan dari berbagai kalangan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan asosiasi pendidikan, yang menyoroti potensi dampak negatif TKA 2025 terhadap psikologi peserta didik dan kualitas evaluasi pendidikan nasional.
Kontroversi seputar TKA 2025 bukan kali pertama sistem asesmen nasional menuai protes. Para pengamat pendidikan menilai bahwa kritik yang berulang mencerminkan kurangnya dialog konstruktif antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Alih-alih berfokus pada hasil belajar yang komprehensif, format tes yang padat dan soal yang terlalu sulit dikhawatirkan hanya akan mendorong peserta didik untuk menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam, serta meningkatkan tekanan akademis yang tidak sehat. Beberapa pihak mengemukakan bahwa durasi tes yang singkat, misalnya hanya 90 menit untuk materi yang luas, tidak memberikan cukup waktu bagi peserta untuk berpikir kritis dan menyelesaikan setiap bagian soal dengan cermat. Selain itu, tingkat kesulitan soal yang melampaui kurikulum standar atau penalaran umum dinilai tidak proporsional dan tidak relevan untuk mengukur kompetensi dasar peserta didik.
Profesor Dr. Retno Wulandari, pakar evaluasi pendidikan dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa sebuah tes standar harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan tujuan pengukuran. "Jika durasi terlalu singkat dan soal terlalu sulit, hasil tes akan bias dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa, melainkan lebih mengukur kecepatan dan ketahanan mental di bawah tekanan," ujar Retno. Dia juga menambahkan bahwa kritik ini seharusnya menjadi momentum bagi Kemendikbudristek untuk mengevaluasi kembali filosofi di balik TKA dan memastikan bahwa asesmen tidak hanya menjadi alat seleksi, tetapi juga instrumen perbaikan proses pembelajaran.
Sejarah asesmen pendidikan di Indonesia telah menunjukkan berbagai perubahan, dari Ujian Nasional (UN) yang kemudian dihapus dan digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) serta berbagai tes masuk perguruan tinggi yang terus berevolusi. Setiap perubahan seringkali diiringi dengan dinamika pro dan kontra. Kritik terhadap TKA 2025 ini menyoroti perlunya transparansi lebih lanjut dalam pengembangan soal dan metodologi penilaian. Para kritikus mendesak kementerian untuk melibatkan lebih banyak praktisi pendidikan dan psikolog dalam proses perancangan TKA guna memastikan bahwa tes tersebut adil, relevan, dan mampu memberikan gambaran akurat mengenai kompetensi siswa. Tanpa peninjauan ulang yang serius, keberlanjutan TKA 2025 dengan format yang ada saat ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan masyarakat dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional.
