Indonesia terus berupaya keras untuk menyamai kedudukan negara-negara maju dalam bidang riset dan inovasi. Meskipun telah menunjukkan lompatan signifikan dalam Indeks Inovasi Global (GII), berbagai tantangan fundamental masih membayangi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencatat peningkatan berarti dalam GII. Dari peringkat 85-89 sebelum tahun 2021, Indonesia berhasil naik ke posisi 75 pada tahun 2022, kemudian 61 pada tahun 2023, dan mencapai peringkat 54 pada tahun 2024. Namun, pada GII 2025, Indonesia sedikit menurun ke posisi 55 dari 139 negara, menempatkannya di bawah Vietnam (peringkat 44) dan Filipina (peringkat 50) di kawasan Asia Tenggara. Capaian ini, menurut Mendiktisaintek Brian Yuliarto, adalah hasil nyata kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset dalam memperkuat ekosistem inovasi nasional. Ia menekankan pentingnya peran kampus sebagai pusat inovasi terbuka yang berfokus pada pemecahan masalah nyata.
Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan para rektor pada Maret 2025, juga menegaskan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci utama kemakmuran bangsa, dengan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menopang pengembangan industri berbasis riset dan inovasi. Sejalan dengan itu, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro sebelumnya menyatakan bahwa pola pikir dan perilaku ilmiah dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan mencapai daya saing global.
Namun, perjalanan menuju kesetaraan dengan negara maju masih panjang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pendanaan riset. Pada tahun 2020, anggaran riset Indonesia hanya berkisar 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura (2,14 persen), Thailand (1,31 persen), dan Malaysia (0,95 persen) pada tahun yang sama. Meskipun demikian, pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan meningkatkan anggaran riset pada tahun 2025 menjadi Rp3,2 triliun, melonjak 218 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang diharapkan dapat memperkuat universitas riset.
Jumlah peneliti di Indonesia juga masih sangat minim. Data UNESCO pada tahun 2016 menyebutkan rasio 89 peneliti per 1 juta penduduk, dan pada tahun 2018 angkanya hanya 216 orang per 1.000.000 penduduk, jauh tertinggal dari Singapura yang memiliki 6.658 peneliti per 1 juta penduduk pada 2016. Keterbatasan infrastruktur riset yang memadai juga menjadi hambatan serius, di mana banyak lembaga penelitian belum memiliki fasilitas canggih untuk eksperimen.
Selain itu, kualitas dan relevansi hasil riset masih menjadi pekerjaan rumah. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris pernah menyoroti kesenjangan kualitas antar perguruan tinggi, di mana hanya segelintir PTN berbadan hukum yang masuk dalam 500 besar dunia. Seringkali, riset yang dilakukan tidak sinkron dengan kebutuhan dunia kerja atau prioritas pembangunan nasional, dan menurunnya sitasi menunjukkan belum optimalnya riset berkualitas. Budaya riset di Indonesia juga kerap digambarkan sebagai "diecer-ecer," dengan sumber daya yang tidak terkonsolidasi dan minimnya pelibatan sektor industri. Sistem pembelajaran yang masih berorientasi hafalan juga dinilai menghambat konversi pengetahuan menjadi inovasi bernilai tambah ekonomi.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui Kemendiktisaintek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah merumuskan berbagai strategi. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta terus didorong. BRIN, misalnya, telah menjalin kerja sama intensif dengan lembaga riset internasional seperti Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dari Prancis.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) riset menjadi fokus utama, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas dosen serta peneliti melalui program pelatihan dan lokakarya. Peneliti juga didorong untuk memublikasikan hasil riset di jurnal internasional bereputasi. Mendiktisaintek Brian Yuliarto juga menegaskan bahwa riset di kampus harus sinkron dengan delapan prioritas pembangunan nasional, meliputi pangan, energi, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi (termasuk AI dan semikonduktor), serta material dan manufaktur maju.
Program Riset Strategis senilai Rp1,1 triliun yang diluncurkan Kemendiktisaintek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada September 2025, diarahkan untuk memperkuat ekosistem riset nasional dengan fokus pada isu-isu strategis dan mendorong kemandirian bangsa serta lahirnya industri baru berbasis sains dan teknologi. Melalui berbagai upaya komprehensif ini, Indonesia berharap dapat semakin memperkecil jarak dengan negara maju dan mengoptimalkan peran riset dan peneliti dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
