Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) telah meluncurkan program pengabdian kepada masyarakat tanggap darurat bencana dengan alokasi anggaran hingga Rp 500 juta per proposal untuk setiap perguruan tinggi. Program ini merupakan respons cepat terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam penanganan bencana. Menurutnya, perguruan tinggi bukan hanya pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga kekuatan kemanusiaan yang harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran dalam situasi darurat.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa total 39 perguruan tinggi dikonsolidasikan dalam program ini. Sebanyak 28 di antaranya berperan sebagai Perguruan Tinggi Posko yang bertindak sebagai pusat komando lapangan, sementara 11 lainnya adalah Perguruan Tinggi Pendukung yang menyediakan tenaga ahli dan teknologi serta pendampingan intervensi. Setiap perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan hingga lima proposal dengan plafon anggaran Rp 500 juta per proposal. Anggaran tersebut bersifat fleksibel hingga 85 persen untuk mengakomodasi kebutuhan di lapangan.
Program pengabdian masyarakat ini akan difokuskan pada delapan pilar utama yang dirancang untuk memastikan respons yang cepat dan berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut meliputi distribusi logistik, layanan kesehatan dan gizi, pendampingan psikososial, rehabilitasi sanitasi dan penyediaan air bersih, pendidikan darurat, pemulihan ekonomi, dukungan administrasi publik, serta mitigasi dan edukasi kebencanaan.
Pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tanggap darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2025, dengan fokus pada dukungan logistik, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, pendidikan darurat, dan pemulihan awal. Tahap selanjutnya adalah pemulihan yang direncanakan pada tahun 2026, mencakup kegiatan rehabilitasi, pemulihan ekonomi, dan program inovasi berbasis teknologi. Intervensi yang disiapkan mencakup teknologi filtrasi air, desalinasi, dan sanitasi portabel. Program ini juga merupakan bagian dari kebijakan "Diktisaintek Berdampak".
