Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di berbagai perguruan tinggi Indonesia menghadapi realitas pahit setelah laporan mengejutkan mengindikasikan mereka kerap diperlakukan sebagai "sapi perah" oleh anggota keluarga. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia pada Senin, 29 Desember 2025, dalam sebuah forum di Jakarta Timur, secara terbuka mengungkapkan bahwa bantuan biaya pendidikan yang seharusnya menunjang studi justru disalahgunakan keluarga untuk berbagai kebutuhan, bahkan untuk jeratan pinjaman daring. Fenomena ini tidak hanya menempatkan mahasiswa dalam tekanan ekonomi dan sosial yang parah, tetapi juga secara fundamental mengkhianati tujuan mulia program KIP Kuliah dalam mendorong mobilitas sosial lintas generasi.
Program KIP Kuliah, yang diluncurkan pemerintah untuk memastikan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga miskin atau rentan miskin, telah mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penerima dan alokasi anggaran. Pada tahun 2024, lebih dari 985 ribu mahasiswa menerima bantuan ini, dan diperkirakan telah melampaui satu juta orang pada tahun 2025. Anggaran program melonjak dari sekitar Rp3,7 triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp7 triliun pada tahun 2021, dengan alokasi APBN Rp13,9 triliun pada tahun 2024. Bantuan ini mencakup biaya kuliah penuh (Uang Kuliah Tunggal/UKT) dan biaya hidup bulanan yang disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah. Namun, di balik angka-angka impresif tersebut, banyak mahasiswa justru terpaksa mengorbankan hak mereka demi memenuhi tuntutan keluarga.
Ledia Hanifa Amalia merinci bahwa banyak keluarga memandang dana KIP Kuliah sebagai tambahan penghasilan. Implikasinya, bantuan tersebut dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras, mencicil kendaraan, membeli rokok, atau bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrem, kartu identitas mahasiswa digunakan untuk mengajukan pinjaman online dengan harapan mahasiswa akan membayar. Praktik ini menimbulkan tekanan berat yang kerap menyebabkan mahasiswa terpaksa putus kuliah, sebuah ironi mengingat tujuan utama KIP Kuliah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto pada pertengahan tahun 2025 telah mengonfirmasi temuan serupa. Kementerian menerima banyak laporan penyalahgunaan dana KIP Kuliah, termasuk pungutan liar, pemotongan dana bantuan, dan penguasaan kartu ATM mahasiswa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Brian menegaskan bahwa dana KIP Kuliah sepenuhnya merupakan hak mahasiswa dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengambil keuntungan tidak sah dari bantuan negara ini. Pelanggaran tersebut bukan sekadar administratif, melainkan pengkhianatan terhadap amanah negara dan harapan ribuan mahasiswa.
Meskipun persyaratan penerima KIP Kuliah terbilang ketat, kasus-kasus salah sasaran dan penyalahgunaan terus bermunculan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi KIP Kuliah di tingkat nasional. Mereka mengindikasikan beberapa kampus melakukan verifikasi yang tidak serius, bahkan hanya sekadar mengumpulkan berkas tanpa pemeriksaan langsung ke rumah calon penerima. Hal ini membuka celah bagi mahasiswa dari keluarga yang sebenarnya mampu untuk menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kesempatan.
Dampak jangka panjang dari penyalahgunaan ini sangat merugikan. Mahasiswa yang seharusnya fokus pada studi terbebani oleh masalah finansial keluarga, menghambat prestasi akademik dan pengembangan diri mereka. Ini juga menimbulkan ketidaksetaraan pendidikan, di mana tujuan program untuk meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi gagal tercapai.
Pemerintah melalui Kemendikbudristek (kini Kemendikti Saintek) telah menyatakan kesiapan untuk menindak tegas penerima yang tidak memenuhi kriteria dan menghentikan pencairan dana. Mendikti Saintek juga telah membuka kanal pelaporan melalui media sosial resmi kementerian, menjanjikan setiap laporan akan ditindaklanjuti. Anggota Komisi X DPR RI mendesak pemerintah dan universitas untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan peninjauan tahunan terhadap kondisi ekonomi penerima KIP Kuliah, tidak hanya berdasarkan prestasi akademik. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara rutin melakukan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyelewengan dalam penyaluran KIP Kuliah. Upaya-upaya ini krusial untuk mengembalikan integritas program dan memastikan bahwa KIP Kuliah benar-benar menjadi jembatan harapan bagi generasi muda yang kurang mampu, bukan ladang eksploitasi.
