Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 16 Januari 2026 sebagai hari libur nasional untuk memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, menciptakan peluang libur panjang tiga hari pertama tahun ini karena jatuh pada hari Jumat dan berlanjut hingga akhir pekan. Ketetapan ini merupakan bagian dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang dikeluarkan pada 19 September 2025, merinci total 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun 2026. Pengumuman jadwal libur nasional yang lebih awal ini bertujuan memberikan waktu kepada masyarakat untuk merencanakan aktivitas pribadi dan keluarga, serta mendukung sektor pariwisata.
Kebijakan libur panjang telah menjadi instrumen ekonomi yang dianalisis secara cermat, sering disebut sebagai "Holidaynomics," yang mempelajari bagaimana hari libur memengaruhi aktivitas konsumsi, produksi, dan sektor ekonomi lainnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, secara konsisten mendorong masyarakat untuk memanfaatkan periode libur panjang guna berwisata domestik dan mengonsumsi produk lokal, menyoroti potensi perputaran ekonomi yang signifikan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Misalnya, proyeksi perputaran ekonomi selama periode Lebaran 2024 mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun, didorong oleh libur cuti bersama yang lebih panjang dan meningkatnya pergerakan masyarakat untuk berwisata. Survei Kementerian Perhubungan memproyeksikan sekitar 100 juta wisatawan domestik akan melakukan perjalanan selama Desember 2025. Data dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tingkat hunian hotel di destinasi utama seperti Mandalika, Senggigi, Gili Trawangan, dan Sembalun mencapai 85-90 persen selama libur akhir tahun 2025 hingga Tahun Baru 2026. Kepala Dispar NTB, Ahmad Nur Aulia, menyatakan bahwa destinasi-destinasi tersebut telah sangat siap menerima kunjungan wisatawan.
Namun, di sisi lain, ekonom senior Raden Pardede mengemukakan kekhawatiran bahwa terlalu banyak hari libur dapat mengganggu perekonomian domestik, khususnya kegiatan dunia usaha. Ia menjelaskan bahwa produktivitas perusahaan dapat menurun karena banyaknya karyawan yang diliburkan, dan aktivitas manufaktur serta kinerja ekspor cenderung melambat selama periode libur panjang. Pardede juga menyoroti perbandingan dengan negara lain yang umumnya memiliki hari libur keagamaan lebih sedikit, sehingga tidak terlalu mengganggu dunia usaha dan bahkan jam belajar siswa. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2025 menunjukkan produktivitas pekerja Indonesia sebesar US$15,7 per jam, tertinggal dibandingkan Singapura yang mencapai enam kali lipat, dengan jam kerja mingguan di Indonesia yang juga lebih rendah.
Pemerintah menyadari adanya dilema ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2020 pernah menekankan pentingnya mencermati data mobilitas masyarakat dan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi, terutama untuk memastikan libur panjang tidak hanya meningkatkan mobilitas tetapi juga menghasilkan belanja yang menopang ekonomi, sembari mengantisipasi potensi kenaikan kasus penyakit. Penetapan jadwal libur yang komprehensif ini merupakan upaya menyeimbangkan kebutuhan istirahat dan rekreasi masyarakat dengan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Momentum libur panjang seperti pada 16 Januari 2026 diharapkan dapat menjadi "vitamin penyegar" bagi masyarakat setelah rutinitas padat, sekaligus mendorong eksplorasi kekayaan alam dan budaya nusantara, dengan tren menuju wisata berbasis alam dan petualangan. Untuk memaksimalkan dampak positif ini, pemerintah daerah dan pelaku usaha didorong untuk terus berinovasi dalam produk pariwisata, mengembangkan desa wisata, serta memprioritaskan keramahan dan kebersihan destinasi.
