Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 13 Januari 2026, meresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, sehari setelah meluncurkan 166 program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Peresmian fasilitas pendidikan unggulan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia berkarakter kuat dan berdaya saing global, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Seremoni peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang yang berlokasi di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menandai ekspansi ketiga sekolah semi-militer tersebut setelah kampus di Magelang dan Cimahi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pendirian sekolah ini dirancang langsung olehnya sejak November 2023, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mencakup konsep pendidikan dan desain arsitektur bangunannya. Institusi ini diharapkan mencetak kader bangsa yang patriotik, cinta tanah air, bertanggung jawab, serta bersih dari korupsi, yang siap menjadi pemimpin di berbagai bidang.
Sebelumnya, pada Senin, 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program ini, yang merupakan inisiatif langsung Presiden, bertujuan memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan kapasitas masing-masing hingga 1.000 murid, menjangkau total 500 ribu peserta didik. Sebanyak 15.945 siswa telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat sejak semester gasal tahun ajaran 2025/2026.
Langkah strategis ini mencerminkan prioritas tinggi pemerintah terhadap sektor pendidikan. Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama kemajuan bangsa, investasi mendasar bagi masa depan, serta instrumen penting untuk kesejahteraan, demokrasi, dan pengentasan kemiskinan. Anggaran pendidikan pada tahun 2025 menjadi alokasi tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, bahkan melebihi amanat undang-undang sebesar 20 persen dari APBN. Pemerintah juga menargetkan renovasi 60 ribu sekolah tahun ini, dengan harapan menuntaskan perbaikan 300 ribu sekolah di seluruh Indonesia dalam empat tahun ke depan.
SMA Taruna Nusantara sendiri memiliki sejarah panjang yang berakar dari visi Jenderal TNI L.B. Moerdani pada 20 Mei 1985, yang menghendaki pembentukan sekolah untuk mendidik putra-putri terbaik bangsa menjadi penerus cita-cita proklamator. Sekolah ini diresmikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Jenderal Try Sutrisno pada tahun 1990. Kampus awal di Magelang berdiri di atas lahan seluas 18,5 hektar, dengan beasiswa penuh yang awalnya didukung dana TNI. Meskipun kebijakan beasiswa penuh sempat terhenti pada tahun 2001 akibat krisis ekonomi dan politik, sekolah ini terus berkembang dengan dukungan individu, perusahaan, dan pemerintah daerah.
Pengembangan SMA Taruna Nusantara di Malang, dengan luas tanah 297.675 m² dan penerapan Kurikulum Merdeka, merupakan bagian dari rencana ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan satu sekolah unggulan atau SMA Garuda di setiap provinsi. Targetnya, 500 sekolah unggulan terintegrasi dapat diselesaikan dalam empat tahun mendatang. Integrasi kurikulum di SMA Taruna Nusantara dirancang untuk membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki wawasan kebangsaan dan karakter unggul, tetapi juga daya saing global, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Presiden mengamati bahwa negara-negara maju dan berkembang pesat selalu ditopang oleh jaringan sekolah-sekolah unggulan yang luas.
Implikasi dari dua inisiatif besar ini memiliki spektrum luas. Program Sekolah Rakyat berpotensi secara signifikan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat rentan, memutus siklus kemiskinan antargenerasi, dan menciptakan kesempatan yang lebih merata. Di sisi lain, ekspansi SMA Taruna Nusantara dan sekolah unggulan lainnya menunjukkan upaya strategis untuk mempersiapkan kader pemimpin nasional yang kompeten dan berintegritas tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan era "Indonesia Emas 2045". Dengan penekanan pada iptek dan karakter, pemerintah berupaya memastikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing di kancah global dan mencapai peradaban tinggi.
