Jakarta, 21 Januari 2026 – Ibu kota kembali menghadapi ancaman serius banjir setelah curah hujan ekstrem pada akhir pekan lalu memicu genangan di berbagai titik, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk menyiapkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sebagai langkah darurat. Kebijakan ini akan diterapkan apabila indikasi banjir kembali muncul pada hari kerja, seiring dengan skema bekerja dari rumah (WFH) bagi pekerja. Situasi ini muncul setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem untuk periode 21-27 Januari 2026.
Pada 18 Januari 2026, banjir merendam setidaknya 48 Rukun Tetangga (RT) dan 29 ruas jalan di Jakarta, mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Sebelumnya, pada 12 Januari 2026, banjir juga melanda 22 RT dan lima ruas jalan, dengan ketinggian air mencapai 35 sentimeter di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, dan 30-35 sentimeter di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Akibatnya, setidaknya 603 murid di SDN Marunda 03 Pagi, Jakarta Utara, harus dipulangkan dan dialihkan ke PJJ karena air merendam ruang kelas.
Keputusan Gubernur Pramono ini merefleksikan pengakuan atas kerentanan sistem pendidikan kota terhadap bencana hidrometeorologi. Ia mengungkapkan rasa syukurnya bahwa curah hujan ekstrem sebelumnya terjadi pada hari libur, sehingga mobilitas warga dan aktivitas pendidikan tidak terlalu terganggu. Namun, ia menegaskan tidak akan ragu memberlakukan PJJ jika kondisi serupa terjadi pada hari efektif. Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor e-0044/SE/2025 pada 15 Desember 2025, mengenai kewaspadaan bencana dan antisipasi banjir di satuan pendidikan, yang menginstruksikan sekolah untuk memfasilitasi tempat pengungsian dan mengoptimalkan posko siaga banjir.
Secara historis, Jakarta memiliki riwayat panjang dengan banjir. Data dari Pemprov DKI dan BNPB menunjukkan bahwa Januari dan Februari adalah bulan-bulan dengan dampak banjir terbanyak. Pada Maret 2025, misalnya, 37 satuan pendidikan terdampak banjir di Jakarta, dengan 18 di antaranya mengalami air masuk ke ruang kelas, yang berpotensi mengganggu aktivitas pembelajaran. Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ade Riswanto, melaporkan pada 5 Maret 2025, total 21 sekolah terdampak banjir, dengan 10 sekolah di antaranya mengalami genangan parah di dalam ruangan kelas. Beberapa sekolah bahkan digunakan sebagai lokasi pengungsian, sehingga memaksa pembelajaran dilakukan dari rumah.
Penerapan PJJ sebagai respons darurat bukan tanpa tantangan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menyoroti isu kesenjangan digital, di mana banyak siswa dari keluarga kurang mampu atau di daerah terpencil tidak memiliki akses gawai atau internet stabil. Situasi ini dapat memperburuk ketimpangan pendidikan di tengah bencana cuaca. Para ahli pendidikan mendesak agar pemerintah dan sekolah tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tetapi juga menyediakan dukungan psikososial bagi siswa dan keluarga yang terdampak bencana.
Gubernur Pramono menekankan upaya mitigasi yang terus dilakukan, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang kini dianggarkan hingga satu bulan penuh, serta optimalisasi seluruh pompa air milik Pemprov Jakarta. Meskipun demikian, anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengkritik pola penanganan banjir yang masih terlalu sentralistis dan kurang responsif terhadap dinamika lapangan. Ia menyerukan desentralisasi kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pemetaan wilayah rawan banjir yang lebih rinci.
Implikasi jangka panjang dari ketergantungan pada PJJ selama bencana alam memerlukan perencanaan yang lebih holistik. Pembangunan sekolah tahan bencana, penyediaan kit e-learning pra-instalasi, dan pelatihan guru dalam manajemen krisis cuaca menjadi prioritas anggaran pendidikan. Tanpa strategi komprehensif yang melibatkan adaptasi infrastruktur, peningkatan kapasitas digital, dan desentralisasi respons, ancaman banjir akan terus mengganggu kesinambungan pendidikan di Jakarta. Kondisi ini menyoroti urgensi bagi pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan solusi darurat ke dalam kerangka kebijakan pendidikan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
