Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), mengalokasikan dana signifikan puluhan miliar rupiah untuk mendukung partisipasi mahasiswa dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatra. Inisiatif ini tidak hanya mencakup bantuan langsung bagi mahasiswa terdampak, tetapi juga mobilisasi akademisi secara terstruktur sebagai respons terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan galodo yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mengungkapkan total anggaran sebesar Rp 75.986.474.452 telah disiapkan untuk bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dan dosen yang terdampak bencana Sumatra. Dana ini merupakan bagian dari respons komprehensif pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pendidikan di tengah krisis. Selain itu, Kemendiktisaintek meluncurkan Program Mahasiswa Berdampak, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan pendanaan proposal riset dan aksi mahasiswa di lapangan. Program ini menyediakan total anggaran antara Rp 18 miliar hingga Rp 20 miliar untuk 150 proposal, dengan pendanaan maksimal Rp 120 juta per proposal. Sebanyak 10.000 mahasiswa ditargetkan akan diterjunkan dalam program ini untuk melakukan pendampingan selama kurang lebih satu bulan di lokasi terdampak, meliputi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam skala besar ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, pada 15 Januari 2026, menyatakan bahwa 82 perguruan tinggi telah dilibatkan secara langsung dalam upaya pemulihan di 31 kabupaten/kota dan 104 kecamatan di tiga provinsi tersebut. Mobilisasi sumber daya manusia dari kampus sangat masif, dengan pengerahan 3.746 personel kesehatan, termasuk 2.260 tenaga medis dan mahasiswa kedokteran, serta 1.267 tenaga kesehatan lainnya dan 219 relawan umum. "Perguruan tinggi tentu hadir bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa," tegas Brian Yuliarto dalam sebuah forum dialog.
Bencana akhir tahun 2025 di Sumatra menyebabkan kerusakan parah, termasuk hancurnya ratusan ribu rumah dan korban jiwa yang signifikan. Dalam menghadapi skala bencana ini, Kemendiktisaintek bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) telah membentuk Konsorsium PTN untuk penanganan pascabencana Sumatra 2025. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menekankan pentingnya konsorsium ini. "Bencana yang terjadi di Sumatera tidak bisa ditangani secara parsial. Kami butuh konsorsium agar kepakaran, riset, dan sumber daya perguruan tinggi bisa digerakkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujarnya pada 17 Januari 2026. Konsorsium ini bertujuan menyatukan berbagai kepakaran lintas disiplin ilmu dan mengorganisir basis data ahli kebencanaan dari perguruan tinggi untuk intervensi yang lebih efektif.
Di samping inisiatif pusat, berbagai universitas secara mandiri juga telah mengulurkan bantuan. Universitas Muhammadiyah (UM) Sumatera Barat meluncurkan Program Beasiswa UM Sumatera Barat Peduli Bencana, membebaskan 100 persen biaya kuliah bagi calon mahasiswa baru yang terdampak bencana. Universitas Malikussaleh memberikan bantuan biaya hidup selama tiga bulan kepada mahasiswa aktif dari daerah terdampak. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menawarkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau beasiswa penuh, ditambah bantuan biaya hidup dan fasilitas pembelajaran. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tidak hanya membebaskan UKT bagi mahasiswi yang kehilangan keluarga akibat bencana, tetapi juga menyediakan akomodasi di asrama kampus. Universitas Indonesia (UI) menyalurkan bantuan kepada 32 mahasiswanya, termasuk biaya hidup dan bantuan natura. Program-program ini mencerminkan peran vital perguruan tinggi dalam menjaga akses pendidikan bagi mereka yang paling rentan setelah bencana.
Secara lebih luas, pemerintah telah menyiapkan kerangka pemulihan dan rekonstruksi nasional dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 60 triliun, yang akan dialokasikan berbasis rencana aksi dan penguatan ekosistem akademik nasional. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, dalam sebuah lokakarya pasca-pemulihan bencana Sumatra pada 12 Januari 2026, menggarisbawahi pentingnya pendekatan "build back better" yang tidak hanya mengembalikan kondisi semula, tetapi juga membangun kembali menjadi lebih aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Raditya menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pemulihan yang berpusat pada manusia dan memberikan harapan kepada masyarakat terdampak.
Program-program pendaftaran mahasiswa berdampak dan pendanaan terkait menandai pergeseran paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia, dari respons darurat semata menjadi upaya pemulihan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber daya manusia dan riset. Tantangan ke depan adalah memastikan alokasi dana yang transparan dan tepat sasaran, serta keberlanjutan program-program ini dalam jangka panjang untuk membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur pendidikan yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana di masa depan.
