Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyalurkan tunjangan khusus sebesar Rp 2 juta kepada belasan ribu guru dan tenaga kependidikan (tendik) di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra, sebagai upaya konkret pemerintah untuk meringankan beban ekonomi serta memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah krisis. Penyaluran bantuan yang menyasar 16.467 hingga 16.500 penerima ini dimulai bertahap sejak Desember 2025 dan direncanakan berlanjut hingga Februari 2026, mencakup 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bencana banjir dan tanah longsor masif yang melanda Sumatra menjelang akhir 2025 lalu telah menimbulkan dampak serius pada sektor pendidikan. Data Kemendikdasmen menunjukkan, setidaknya 276.249 siswa dan 25.936 guru serta tenaga kependidikan terdampak langsung, dengan 3.274 hingga 4.149 unit sekolah mengalami kerusakan beragam. Insiden tragis bahkan mencatat 15 guru dan 52 siswa meninggal dunia akibat bencana ini, memperburuk krisis kemanusiaan dan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemberian tunjangan khusus ini merupakan wujud apresiasi negara atas dedikasi para pendidik yang tetap berjuang menjalankan tugas di tengah situasi darurat. "Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak," ujar Abdul Mu'ti. Ia menambahkan, total anggaran yang dialokasikan untuk tunjangan khusus ini mencapai Rp 32,8 miliar hingga Rp 35 miliar, bersumber dari revisi anggaran tahun 2025.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, turut menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan untuk sedikit meringankan beban ekonomi para pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami penderitaan akibat bencana. "Akhir tahun yang bagi sebagian orang bisa dinikmati dengan hangat penuh suka cita berkumpul bersama keluarga, namun saat ini menjadi momen yang sangat memprihatinkan bagi saudara-saudara kita, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan di beberapa lokasi yang terdampak bencana," kata Suharti. Tunjangan sebesar Rp 2 juta ini setara dengan satu bulan gaji para penerima.
Proses penyaluran tunjangan ini merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari regulasi sebelumnya terkait petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Guna mempercepat bantuan sampai ke tangan penerima, Kemendikdasmen memberlakukan persyaratan administrasi yang lebih sederhana. Ketua Tim Kerja Aneka Tunjangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, Wendi Kuswandi, menjelaskan bahwa verifikasi dan validasi tetap dilakukan, namun syarat utamanya adalah guru terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat mengajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang terdampak bencana.
Di samping tunjangan finansial, Kemendikdasmen juga memberikan berbagai bentuk bantuan pendidikan darurat lainnya. Ini termasuk penyediaan 2.873 unit ruang kelas darurat, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa (seperti buku, alat tulis, tas, dan seragam), 16.239 paket perlengkapan keluarga, serta layanan dukungan psikososial untuk membantu pemulihan mental warga sekolah. Menteri Mu'ti juga menyampaikan bahwa kurikulum pembelajaran di wilayah terdampak telah disederhanakan menjadi kompetensi esensial, mencakup literasi, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana pada fase tanggap darurat (0-3 bulan), sebagai bagian dari skenario pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan.
Para guru penerima bantuan menyambut kebijakan ini dengan rasa syukur. Neli Eriani, seorang guru SMAN Agam Cendekia di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi sulit yang dihadapinya dan ia bertekad untuk terus melayani murid-muridnya dalam pembelajaran. Hal serupa disampaikan Dina Ispanti, guru SMAN 1 Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, yang merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pascabencana. Dukungan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban materiil, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para pendidik untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga hak anak atas pendidikan, bahkan di tengah tantangan terberat sekalipun.
Meskipun demikian, tantangan pemulihan pendidikan di Sumatra pascabencana masih sangat besar. Kerusakan infrastruktur yang parah dan kebutuhan dukungan psikososial jangka panjang bagi para pendidik dan peserta didik memerlukan komitmen berkelanjutan. Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM bahkan mendorong penguatan logistik di wilayah terdampak bencana di Sumatra, menyoroti kerentanan jaringan transportasi dan perlunya perbaikan infrastruktur. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, akan menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap ancaman bencana di masa depan.
