Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudangsaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan program simulasi Tes Kompetensi Akademik (TKA) daring dan gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai persiapan TKA 2026. Program ini, yang dapat diakses melalui tautan pusmendik.kemdikbud.go.id/tka/simulasi_tka, resmi dibuka untuk pendaftaran TKA pada 19 Januari 2026 dan dirancang untuk membiasakan siswa dengan sistem tes berbasis digital serta memahami struktur soal TKA sejak dini.
TKA, yang akan diikuti oleh siswa kelas 6 SD/MI dan kelas 9 SMP/MTs, dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Simulasi TKA SMP akan dilaksanakan pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sementara simulasi TKA SD pada 2 hingga 8 Maret 2026. Meskipun tidak bersifat wajib, hasil TKA berperan penting sebagai salah satu komponen penilaian dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi akademik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Kemendikbudristek dalam mentransformasi evaluasi pendidikan, bergeser dari Ujian Nasional (UN) ke sistem asesmen yang lebih komprehensif dan berbasis komputer.
Latar belakang peluncuran latihan soal daring ini tidak terlepas dari dorongan digitalisasi pendidikan yang telah berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menunjukkan 52,6% siswa dari seluruh jenjang mengakses internet secara rutin, dengan 65,5% di antaranya untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun, pemanfaatan platform pembelajaran daring di Indonesia cenderung masih rendah pasca-pandemi, dengan 41,9% responden menggunakan platform digital kurang dari sekali sebulan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan adaptasi siswa terhadap sistem asesmen digital.
Simulasi TKA mencakup materi matematika dan bahasa Indonesia, memungkinkan siswa untuk berlatih secara mandiri dan mengurangi kecemasan saat menghadapi ujian sebenarnya. Bagi guru, program ini juga menjadi sarana untuk mempelajari pola soal TKA, sehingga dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan pendampingan di kelas.
Namun, efektivitas program latihan soal gratis ini menghadapi sejumlah implikasi. Pertama, kesenjangan digital masih menjadi perhatian. Meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan satu juta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke lebih dari 70 ribu sekolah antara 2020-2022, aksesibilitas dan konektivitas internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tantangan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf pada Mei 2024 mempertanyakan apakah bonus demografi dapat dicapai hanya dengan mengandalkan wajib belajar 12 tahun, mengingat masih ada isu pendidikan di daerah 3T.
Kedua, meskipun platform seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah membantu lebih dari 4 juta tenaga pendidik pada Oktober 2024, tingkat penggunaan platform pembelajaran online secara umum masih perlu ditingkatkan agar menjadi kebiasaan rutin siswa. Platform ini, yang kini bertransformasi menjadi Rumah Pendidikan dan Ruang GTK, menyediakan ruang belajar dan inspirasi bagi guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan. Namun, kritik mengenai beban administratif guru terkait PMM sempat muncul.
Ke depan, keberhasilan program TKA dan platform asesmen digital serupa sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, pelatihan guru, dan peningkatan kesadaran serta kebiasaan belajar digital di kalangan siswa. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan penyedia teknologi untuk memastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada Oktober 2024 yang akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan kebijakan pendidikan lainnya secara seksama dan berhati-hati, termasuk soal ujian nasional, menunjukkan komitmen pemerintah untuk responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam pengembangan sistem pendidikan. Implementasi menyeluruh putusan Mahkamah Konstitusi pada Mei 2025 yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar tanpa diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta juga akan menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
