Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan bahwa orang tua siswa Sekolah Rakyat akan menerima beragam bantuan sosial dari pemerintah, sebuah langkah yang diintegrasikan dalam strategi pengentasan kemiskinan nasional. Pengumuman ini disampaikan saat peresmian 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota pada Senin, 12 Januari 2026, yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebijakan ini menegaskan fokus pemerintah tidak hanya pada pendidikan anak-anak, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi keluarga guna memutus mata rantai kemiskinan secara menyeluruh.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Konsep ini menghidupkan kembali gagasan pendidikan dasar yang inklusif, sebagaimana pernah ada dalam sejarah pendidikan Indonesia dari tahun 1941 hingga 1946 sebelum berganti nama menjadi Sekolah Dasar. Tujuannya adalah memastikan akses pendidikan berkualitas dan membentuk karakter, kemandirian, serta keterampilan hidup siswa, sembari mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah melakukan pemetaan kondisi sosial dan ekonomi keluarga siswa Sekolah Rakyat menggunakan basis data DTSEN. Hasil pemetaan ini menjadi landasan penyaluran bantuan sosial yang komprehensif. Orang tua akan menerima bantuan sosial lengkap, termasuk jaminan kesehatan nasional. Keluarga yang menempati rumah tidak layak huni juga akan diprioritaskan untuk mendapatkan perbaikan. Lebih lanjut, keluarga siswa juga akan dibekali program pemberdayaan dan difasilitasi untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi keluarga. "Sesuai arahan bapak presiden, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas pada anak-anaknya, tetapi juga memberikan intervensi kepada keluarganya," ujar Gus Ipul. Ia menambahkan, tujuannya agar "tidak hanya anaknya nanti yang tumbuh dan lulus, tapi sesuai arahan Bapak Presiden, keluarganya pun ikut berdaya dan naik kelas".
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data menunjukkan bahwa 8,57 persen atau sekitar 24 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan 1,13 persen atau sekitar 3,17 juta penduduk masuk kategori miskin ekstrem. Survei Kementerian Sosial menemukan bahwa 67% orang tua siswa Sekolah Rakyat berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, menggarisbawahi urgensi intervensi ekonomi. Selain itu, lebih dari tiga juta anak usia sekolah masih berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat menandai babak baru dalam program yang telah menyerap anggaran Rp 6,6 triliun dari pagu Rp 8,2 triliun sepanjang tahun 2025 ini. Hingga November 2025, program ini telah mendidik sekitar 15.954 siswa yang didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029, dengan kapasitas setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 siswa, sehingga total dapat menjangkau 500.000 anak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan akses pendidikan. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan kementerian terkait lainnya, mencerminkan pendekatan terpadu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Visi Indonesia Emas 2045.
