
Lebih dari 18.000 mahasiswa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menerima berbagai bentuk beasiswa dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai respons atas banjir bandang dan tanah longsor masif yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama puluhan perguruan tinggi di Indonesia mengimplementasikan skema bantuan darurat dan pemulihan, yang dimulai efektif Januari 2026, untuk memastikan keberlangsungan pendidikan bagi ribuan generasi penerus yang terdampak bencana.
Banjir dan tanah longsor akhir tahun 2025 menyebabkan gangguan signifikan pada 60 perguruan tinggi di Sumatera, dengan 31 kampus terdampak di Aceh, 14 di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat. Tercatat, sebanyak 18.824 mahasiswa mengalami hambatan perkuliahan akibat kondisi akses, lokasi, serta kondisi personal sivitas akademika yang terdampak. Angka ini mencakup 15.801 mahasiswa di Aceh, 2.408 di Sumatera Utara, dan 615 di Sumatera Barat. Total sivitas akademika yang terdampak mencapai 21.911 orang, termasuk 14.359 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 1.875 mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan, dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada 8 Desember 2025, menjelaskan bahwa fase penanggulangan darurat telah berlangsung hingga 31 Desember 2025, berfokus pada kebutuhan mendesak dan distribusi logistik. Tahap pemulihan, yang mencakup rehabilitasi jangka menengah dan pemulihan pendidikan, dimulai pada Januari 2026. Prof. Fauzan menegaskan, "Pemberian pembebasan UKT satu sampai dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak" merupakan salah satu langkah kunci. Beliau menambahkan bahwa bantuan tersebut juga mencakup pengadaan dapur umum, pengaturan ujian akhir semester yang fleksibel, penggalangan bantuan kebutuhan mendesak, serta pembentukan tim psikososial.
Sejumlah perguruan tinggi telah menunjukkan respons cepat dan konkret. Universitas Negeri Surabaya (Unesa), misalnya, memberikan keringanan UKT hingga semester delapan atau kelulusan, bantuan biaya hidup selama satu semester, serta memfasilitasi kebutuhan pembelajaran bagi mahasiswa terdampak. Unesa juga menerjunkan relawan dan menyalurkan bantuan pokok serta pendampingan psikososial. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membebaskan UKT hingga lulus bagi mahasiswi seperti Olivia Yuliana dari angkatan 2024 yang kehilangan kedua orang tua dan dua kakaknya dalam bencana, bahkan menawarkan fasilitas asrama putri untuk lingkungan yang aman dan kondusif.
Selain itu, Universitas Diponegoro (Undip) membebaskan UKT dan menyediakan uang saku sebesar Rp 1 juta per bulan selama enam bulan bagi 95 mahasiswanya yang terdampak, sebagian besar dari Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Besar. Rektor Undip, Suharnomo, menyatakan, "Kami merasa bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa Undip. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu meringankan beban psikisnya.". Universitas Hasanuddin (Unhas) berkomitmen membebaskan UKT bagi mahasiswa dengan tempat tinggal rusak parah atau orang tua yang ekonominya terdampak, serta memberikan kompensasi khusus bagi penerima beasiswa KIP. Universitas Indonesia (UI) juga memberikan keringanan UKT dan bantuan biaya hidup bagi 29 mahasiswa dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan penerima KIP mendapatkan top-up hingga sekitar Rp3 juta.
Tidak hanya kampus di luar Sumatera, universitas di wilayah terdampak juga aktif bergerak. Universitas Sumatera Utara (USU) telah memulai pendataan resmi untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terdampak, mengidentifikasi tiga kategori kerugian untuk dasar penyaluran bantuan. Universitas Andalas (Unand) mengerahkan 497 mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebencanaan Hidroklimatologi dan tim medis lengkap di Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang (UNP) mengaktifkan posko bencana dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan. Bahkan, inisiatif pribadi seperti yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi memberikan bantuan finansial Rp10 juta per mahasiswa untuk pelunasan biaya semester bagi tujuh mahasiswa Aceh dan Sumatera Utara yang kuliah di Universitas Islam Nusantara Bandung, memastikan mereka bisa fokus studi dan kembali ke kampung halaman.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Dr. Fauzan Adziman, menekankan bahwa bantuan ini merupakan inisiatif mandiri kampus-kampus, yang juga didukung oleh penggalangan dana. Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mendukung kebijakan keringanan UKT ini sebagai "langkah kemanusiaan yang tepat" dan "wujud nyata kehadiran negara".
Bencana di Sumatera ini, menurut berbagai laporan lingkungan, bukan semata bencana alam, melainkan bencana ekologis yang diperparah oleh deforestasi, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, dan pertambangan. Kondisi ini diperburuk oleh curah hujan ekstrem di atas 300 mm per bulan pada akhir November hingga awal Desember 2025 di sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Peran perguruan tinggi dalam pemulihan pascabencana melampaui bantuan finansial dan akademis. Kemdiktisaintek melibatkan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan berkelanjutan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), mengoordinasikan kampus untuk membantu masyarakat di masa tanggap darurat dan proses pemulihan. Sivitas akademika berkontribusi sesuai keahlian, mulai dari penyaluran logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan sosial. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa "Gerak cepat kampus dalam merespons situasi bencana menjadi bukti bahwa kampus bukanlah menara gading, namun ruang kolaborasi yang mampu menjawab tantangan masyarakat sekitar". Kolaborasi lintas perguruan tinggi, seperti antara Unand dan Universitas Padjajaran (Unpad) dalam pencarian korban dan pendampingan psikososial, serta relawan dari Universitas Teuku Umar, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam pembukaan akses jalan, menunjukkan kapasitas akademik dan kemanusiaan bersatu untuk misi pemulihan.
Kesinambungan pendidikan di tengah krisis kemanusiaan merupakan fondasi penting bagi pemulihan jangka panjang wilayah terdampak. Dukungan finansial dan moral dari pemerintah serta institusi pendidikan memastikan ribuan mahasiswa dapat melanjutkan studi mereka, mencegah potensi hilangnya generasi terdidik, dan secara tidak langsung mendukung upaya pembangunan kembali masyarakat yang resilient terhadap bencana di masa depan.