Pakar energi Tri Mumpuni baru-baru ini menyatakan eksploitasi lahan kelapa sawit yang masif di Indonesia merupakan indikasi jelas kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menanamkan nilai-nilai berbasis alam kepada generasi muda. Pernyataan tersebut menyoroti jurang lebar antara praktik pembangunan yang merusak lingkungan dan filosofi pendidikan yang ideal, memunculkan pertanyaan kritis tentang relevansi kurikulum saat ini dalam membentuk kesadaran ekologis.
Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, menghadapi dilema akut. Pada tahun 2024, luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia mencapai antara 16 hingga 16,8 juta hektare, dengan Riau memegang area terluas. Ekspansi lahan ini, meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan, telah memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi lingkungan. World Bank mencatat Indonesia telah kehilangan lebih dari 24 juta hektare hutan dalam dua dekade terakhir, sebagian besar akibat alih fungsi lahan untuk kelapa sawit dan pertambangan. Meskipun laju deforestasi terkait sawit menunjukkan penurunan tajam antara tahun 2008-2012 dan 2018-2022 menjadi 32.406 hektare per tahun, atau hanya 18% dari puncaknya, data terbaru tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan. Konversi hutan ini berdampak langsung pada hilangnya habitat satwa ikonik seperti orangutan, harimau Sumatera, badak, dan gajah, serta menyebabkan pencemaran tanah dan air dari pestisida dan limbah, hingga pelepasan emisi gas rumah kaca dari pembakaran lahan gambut.
Para kritikus berpendapat bahwa akar masalah ini terletak pada sistem pendidikan yang cenderung terlepas dari konteks lingkungan hidup. Meskipun pendidikan lingkungan hidup mulai mendapat perhatian pasca-konferensi Stockholm tahun 1972 dan terintegrasi dalam Kurikulum 2013, implementasinya masih menghadapi tantangan. Sejumlah studi menunjukkan tingkat literasi lingkungan siswa di Indonesia masih bervariasi dari rendah hingga sedang, terutama dalam aspek keterampilan kognitif dan perilaku pro-lingkungan. Kurikulum yang terlalu padat dan kurangnya pembelajaran berbasis pengalaman nyata di luar kelas dianggap gagal menumbuhkan ikatan emosional dan pemahaman mendalam siswa terhadap alam. Konsekuensinya, banyak lulusan tidak memiliki perspektif holistik mengenai keterkaitan antara aktivitas manusia dan keberlanjutan ekosistem.
Secara historis, filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara menekankan pentingnya menuntun kodrat alam anak-anak agar dapat mengembangkan hidup lahir dan batin mereka sesuai kodratnya sendiri, dengan keluarga, perguruan, dan gerakan pemuda sebagai pusat pendidikan. Konsep ini secara inheren selaras dengan pendidikan berbasis alam. Namun, sistem pendidikan modern sering kali mengutamakan aspek kognitif dan hasil akademis daripada pembentukan karakter dan kesadaran lingkungan yang mendalam. Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada tahun 2025 bahkan mendorong sekolah alam sebagai model pendidikan alternatif yang bermutu, dengan menekankan pentingnya pembelajaran berbasis alam yang memberikan pengalaman konkret dan membangun karakter serta kedekatan siswa dengan kehidupan nyata.
Implikasi jangka panjang dari sistem pendidikan yang belum berbasis alam adalah berlanjutnya pola eksploitasi sumber daya tanpa pertimbangan keberlanjutan. Generasi mendatang berisiko mewarisi krisis ekologis yang semakin parah jika pendidikan gagal membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika untuk berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan. Kerugian bukan hanya pada kerusakan ekosistem, tetapi juga pada konflik sosial akibat perebutan lahan dan potensi kemiskinan yang timbul dari alih fungsi lahan pangan.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengarusutamaan pendidikan lingkungan secara lebih sistematis dan transformatif. Integrasi konsep lingkungan ke dalam kurikulum formal pada mata pelajaran relevan seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Geografi, dan IPS, menjadi krusial. Lebih dari itu, strategi pembelajaran harus bergeser ke arah pendidikan berbasis pengalaman (experiential learning) melalui kegiatan luar kelas, proyek konservasi, dan keterlibatan komunitas lokal. Pemerintah, melalui dinas pendidikan dan lingkungan hidup, perlu menetapkan standar kurikulum berbasis lingkungan, memberikan dana dan fasilitas pendukung, serta melatih guru agar memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu lingkungan. Pembentukan "Green School" yang mengedepankan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan juga harus didorong sebagai ekosistem pendidikan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, kesadaran kolektif dalam menjaga alam dapat menjadi fondasi gerakan masyarakat yang proaktif dan bertanggung jawab terhadap keseimbangan lingkungan.
Meski demikian, perlu diakui bahwa industri kelapa sawit juga mengklaim berperan dalam memajukan pendidikan di pelosok Indonesia melalui penyediaan fasilitas sekolah dan dukungan gizi bagi anak-anak di sekitar perkebunan, serta menepis tuduhan eksploitasi anak. Namun, klaim tersebut tidak mengesampingkan kritik mendalam terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh ekspansi industri ini, yang menurut para pakar, sangat erat kaitannya dengan kelemahan fundamental dalam sistem pendidikan yang tidak mampu menumbuhkan kepedulian ekologis yang kuat sejak dini.
