Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, menegaskan bahwa 60% orang tua dari belasan ribu siswa Sekolah Rakyat rintisan saat ini bekerja sebagai buruh, petani, pemulung, atau pekerja informal lain, dan menyatakan pekerjaan mereka "lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa" di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat Terpadu yang menampung lebih dari 15.900 siswa dari keluarga dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per bulan dan tanggungan keluarga rata-rata di atas empat orang.
Penekanan terhadap martabat pekerja keras ini mencuat di tengah realitas ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi oleh lulusan pendidikan rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 menunjukkan bahwa 36,54% penduduk bekerja di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Meskipun angka ini menurun dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 34,75%, dominasi pekerja berpendidikan rendah masih menjadi indikator kesenjangan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia.
Inisiatif Sekolah Rakyat, yang digagas sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat, bertujuan memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa di antara siswa Sekolah Rakyat tersebut, 454 anak sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan, dan 298 lainnya putus sekolah. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, tetapi juga dirancang untuk membimbing siswa hingga jenjang perguruan tinggi melalui beasiswa atau mempersiapkan mereka menjadi pekerja terampil dan wirausaha mandiri, dengan target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.
Latar belakang ekonomi yang mendesak menjadi salah satu faktor utama terbatasnya akses pendidikan di Indonesia. Banyak keluarga, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menghadapi kendala finansial seperti biaya transportasi, seragam, dan buku, yang kerap mendorong anak-anak untuk bekerja setelah lulus SD atau bahkan putus sekolah demi membantu ekonomi keluarga. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan turut memperparah kondisi ini.
Pernyataan Presiden Prabowo tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi moral, tetapi juga menggarisbawahi tantangan akut dalam sistem pendidikan dan struktur sosial Indonesia. Penegasan bahwa "pemulung dan tukang becak lebih mulia daripada orang pintar yang korupsi" secara implisit menyoroti kegagalan etika di kalangan elit berpendidikan, sembari mengangkat harkat kelompok masyarakat yang selama ini sering terpinggirkan. Hal ini berpotensi membentuk diskursus publik yang lebih menghargai kerja keras jujur dan menuntut akuntabilitas dari para pemangku jabatan. Namun, efektivitas retorika tersebut perlu didukung oleh kebijakan konkret dan implementasi program yang berkelanjutan untuk benar-benar mengangkat harkat dan taraf hidup keluarga pekerja.
Secara jangka panjang, keberhasilan program Sekolah Rakyat akan diuji pada kemampuannya untuk secara fundamental mengubah mobilitas sosial dan ekonomi keluarga. Ini bukan sekadar menyediakan gedung sekolah baru, melainkan bagaimana kurikulum yang relevan, kualitas pengajar, dan dukungan pasca-pendidikan dapat memastikan bahwa anak-anak buruh memiliki peluang yang setara untuk berkontribusi dan bersaing di masa depan. Tantangan stratifikasi sosial dalam pendidikan tetap menjadi isu krusial di Indonesia, di mana latar belakang ekonomi seringkali menentukan akses dan kualitas pendidikan yang diterima. Oleh karena itu, komitmen politik yang konsisten dan alokasi sumber daya yang memadai akan krusial untuk memastikan janji kemuliaan ini tidak hanya berhenti pada retorika, melainkan terwujud dalam peningkatan kualitas hidup yang nyata bagi jutaan keluarga pekerja di seluruh Indonesia.
