Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, mengumumkan rencana segera membuka kampus kedokteran dan teknik gratis bagi seluruh anak Indonesia, sebuah inisiatif yang disampaikan dalam pidatonya di acara peresmian 166 Sekolah Rakyat Terpadu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebijakan ini, menurut Prabowo, merupakan langkah fundamental negara untuk mengikis kemiskinan ekstrem melalui penyediaan akses pendidikan tinggi tanpa biaya, demi memungkinkan anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah mencapai profesi strategis seperti dokter dan insinyur.
Pernyataan Prabowo ini hadir di tengah defisit tenaga kesehatan dan insinyur yang krusial di Indonesia. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan satu dokter per seribu penduduk, Indonesia yang berpopulasi sekitar 280 juta jiwa idealnya memiliki 280.000 dokter umum. Namun, data Kementerian Kesehatan pada awal 2024 menunjukkan hanya sekitar 150.000 dokter umum yang tersedia, menyisakan kekurangan sekitar 130.000 dokter. Situasi serupa terjadi pada dokter spesialis, dengan kebutuhan ideal 80.000 namun ketersediaan hanya sekitar 50.000, atau defisit 30.000 spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada September 2024 juga menyatakan Indonesia masih kekurangan 110.000 dokter umum dan sekitar 29.000 dokter spesialis. Dengan perkiraan lulusan dokter baru sekitar 12.000 per tahun, dibutuhkan waktu sekitar satu dekade untuk memenuhi kebutuhan dokter umum ideal ini. Selain kuantitas, distribusi dokter juga menjadi masalah, dengan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta masih adanya sekitar 500 puskesmas tanpa dokter.
Di sektor keteknikan, rasio insinyur di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain, hanya sekitar 2.600 insinyur per satu juta penduduk, dibandingkan dengan Vietnam 9.000 dan Korea Selatan 25.000 per satu juta penduduk. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memperkirakan Indonesia membutuhkan setidaknya 36.000 hingga 40.000 insinyur baru setiap tahun, dengan total kekurangan sekitar 120.000 insinyur untuk mendukung pembangunan. Data menunjukkan dari sekitar 700.000 insinyur dan sarjana teknik yang ada, hanya 45% yang bekerja sesuai bidangnya. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang profesi insinyur dan implementasi regulasi keinsinyuran.
Akses terhadap pendidikan kedokteran dan teknik yang berkualitas seringkali terhalang oleh biaya tinggi. Estimasi total biaya kuliah kedokteran dari awal hingga lulus dapat mencapai antara Rp 100 juta hingga Rp 300 juta per tahun di perguruan tinggi swasta, atau bahkan Rp 150 juta hingga Rp 300 juta untuk pendidikan spesialis selama 4-5 tahun. Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk fakultas kedokteran dapat bervariasi dari Rp 500.000 hingga Rp 24 juta per semester, dengan tambahan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) hingga Rp 250 juta untuk jalur mandiri. Biaya pendidikan teknik juga signifikan, dengan UKT di PTN berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 9 juta per semester, serta uang pangkal dan UKT semesteran di perguruan tinggi swasta yang mencapai puluhan juta rupiah. Tingginya biaya ini menjadi penghalang utama bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Rencana masif pembukaan kampus gratis ini memunculkan pertanyaan mengenai pendanaan dan keberlanjutan. Meskipun anggaran pendidikan pada APBN 2024 mencapai Rp 665 triliun atau 20% dari total APBN, sesuai amanat konstitusi, namun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola sekitar 15% dari anggaran tersebut, dengan alokasi untuk pendidikan tinggi hanya Rp 56,1 triliun atau 1,6% dari APBN, masih di bawah standar ideal UNESCO 2%. Selain itu, terjadi disparitas signifikan dalam alokasi anggaran, di mana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya menerima sekitar Rp 7 triliun, sementara Perguruan Tinggi Kementerian Lainnya (PTKL) dapat memperoleh hingga Rp 32,86 triliun. Rektor Universitas Paramadina, Didik Rachbini, bahkan menilai alokasi anggaran yang minim untuk PTN ini memaksa mereka mencari dana dari mahasiswa, menyebabkan tingginya UKT. Prabowo sendiri juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi untuk memastikan ketersediaan dana bagi pembangunan sekolah dan kampus.
Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini dapat sangat transformatif. Peningkatan akses pendidikan tinggi gratis di bidang krusial ini berpotensi besar untuk mendorong mobilitas sosial dan menghasilkan tenaga ahli domestik yang sangat dibutuhkan. Namun, tantangan besar ada pada aspek implementasi. Perluasan kapasitas fakultas kedokteran dan teknik secara masif memerlukan ketersediaan sumber daya manusia pengajar berkualitas, infrastruktur laboratorium yang memadai, serta rumah sakit pendidikan dan fasilitas praktik yang mencukupi, yang saat ini masih terbatas. Sebagai contoh, dari 92 fakultas kedokteran di Indonesia, hanya 21 yang mampu mencetak dokter spesialis. Selain itu, menjamin kualitas pendidikan di tengah percepatan ekspansi akan menjadi prioritas utama. Program ini memerlukan perencanaan matang, alokasi anggaran yang transparan dan berkelanjutan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan asosiasi profesi untuk memastikan tujuan pencetakan tenaga profesional yang kompeten dan merata di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai.
