Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 secara simbolis meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, momen yang diwarnai interaksi langsung dengan para siswa di Banjarbaru, saat ia terlihat merapikan dasi dan baret beberapa murid Sekolah Rakyat. Peristiwa ini terjadi dalam rangkaian peluncuran program pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses bagi kelompok rentan, mencerminkan prioritas pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui investasi sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Sekolah Rakyat, sebuah istilah yang secara historis menjadi penamaan resmi pendidikan dasar selama enam tahun pascakemerdekaan Indonesia, kini dihidupkan kembali sebagai inisiatif strategis pemerintah. Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini dirancang sebagai sekolah formal berasrama, mencakup jenjang SD hingga SMA, di mana seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung oleh negara. Fasilitas ini menyediakan akses pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, layanan kesehatan, seragam, serta pembinaan karakter secara komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat lahir dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dari proses pembangunan, menyebutnya sebagai "legacy" dari Presiden Prabowo.
Hingga akhir tahun 2025, pemerintah mencatat 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di berbagai daerah, menjangkau hampir 16.000 siswa. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga akhir tahun 2029, sebuah ambisi yang menunjukkan skala besar komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Interaksi personal Presiden Prabowo, seperti merapikan atribut seragam siswa, dapat dianalisis sebagai upaya membangun citra kepemimpinan yang dekat dan peduli terhadap masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat langsung program pendidikan ini. Komunikasi empatik semacam ini, menurut dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Dr. Fal. Harmonis, M.Si., menjadi fondasi penting dalam komunikasi publik bagi pejabat.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu dari enam program prioritas pendidikan yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, di antaranya termasuk penguatan pendidikan karakter, wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta digitalisasi pendidikan melalui smart board. Presiden Prabowo sendiri secara konsisten menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi paling mendasar bagi masa depan bangsa dan merupakan instrumen kesejahteraan serta demokrasi, dengan target renovasi sekitar 60.000 sekolah dan pembangunan sekolah unggulan di setiap kabupaten.
Meskipun program ini dielu-elukan sebagai solusi untuk pemerataan pendidikan dan pemutus rantai kemiskinan, implementasinya menghadapi tantangan seperti pendanaan berkelanjutan, kualitas pengajaran, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat. Kehadiran Sekolah Rakyat juga memunculkan diskusi mengenai efektivitas sekolah alternatif dalam sistem pendidikan nasional, mengingat Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Komitmen politik kepala daerah dan batasan terhadap kekuasaan dalam menentukan pejabat birokrasi daerah menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kebijakan pendidikan di tingkat lokal, seringkali politisi lebih tertarik pada peningkatan akses sekolah yang bersifat populis. Interaksi langsung Presiden Prabowo dengan siswa Sekolah Rakyat ini menyoroti fokus pemerintah pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat rentan, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam mengatasi kesenjangan sosial melalui pendekatan personal dan struktural.
