Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mengadaptasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026/2027 di wilayah Sumatera yang terdampak bencana, memungkinkan penggunaan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu opsi seleksi jalur prestasi. Kebijakan ini, diumumkan pada pertengahan Desember 2025, bertujuan merespons kerusakan infrastruktur pendidikan dan disrupsi proses belajar mengajar pasca bencana hidrometeorologi parah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa relaksasi pemanfaatan hasil TKA untuk SPMB membuka ruang bagi penggunaan nilai rapor dan bukti prestasi sebagai alternatif jalur prestasi. "Pemanfaatan hasil TKA untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diberikan relaksasi dengan membuka ruang penggunaan rapor dan bukti prestasi sebagai alternatif jalur prestasi," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis pada 17 Desember 2025. Relaksasi ini berlaku bagi siswa yang akan mendaftar ke jenjang SMP atau SMA sederajat. Lebih lanjut, Kemendikdasmen juga akan melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan TKA di daerah bencana, termasuk penambahan sesi dan hari ujian, serta penyediaan opsi ujian berbasis kertas dan pensil di wilayah yang belum memiliki fasilitas komputer yang memadai. Skema detail akan ditentukan bertahap sesuai tingkat kerusakan satuan pendidikan untuk memastikan proses seleksi yang adil dan proporsional bagi seluruh peserta didik terdampak.
Bencana hidrometeorologi yang menerjang Sumatera pada akhir November 2025, dipicu oleh Siklon Senyar dan Bibit Siklon 95B, mengakibatkan korban jiwa mencapai 1.167 orang dan 165 orang lainnya hilang per 3 Januari 2026. Lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak, dengan setidaknya 1 juta jiwa mengungsi. Data hingga 12 Desember 2025 menunjukkan 581 fasilitas pendidikan rusak parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kabupaten Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan menjadi beberapa wilayah yang paling parah terdampak, dengan akses transportasi terputus dan ratusan desa terisolasi. Kondisi ini secara signifikan mengganggu kesiapan siswa dalam menghadapi ujian akademik standar.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memantau kondisi lapangan. "Kami masih memantau kondisi setiap sekolah karena harus dipastikan dulu update terbaru tentang kondisi sekolah yang terkena bencana. Sudah pasti kami akan ada kebijakan terkait sekolah-sekolah dan atau murid yang secara kondisinya tidak memungkinkan melaksanakan TKA," ujar Toni. Abdul Mu'ti menambahkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester juga diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan situasi riil di lapangan.
Kebijakan relaksasi TKA ini datang seiring dengan pengenalan TKA sebagai elemen baru dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 untuk jenjang perguruan tinggi, di mana TKA dirancang untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan berfungsi sebagai validator nilai rapor pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Meskipun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada akhir Desember 2025 menyatakan TKA belum menjadi instrumen wajib mutlak untuk SNBP, fungsinya sebagai validator nilai rapor tetap krusial untuk menciptakan standarisasi penilaian yang lebih adil di tingkat nasional, terutama bagi siswa dari berbagai latar belakang sekolah.
Langkah adaptif ini bukan tanpa preseden. SPMB di beberapa daerah sebelumnya telah memasukkan pertimbangan khusus bagi korban bencana alam. Universitas seperti IPB juga telah mengumumkan kebijakan afirmasi jangka panjang, termasuk beasiswa bagi mahasiswa baru dari wilayah bencana. Integrasi pendidikan mitigasi bencana ke dalam kurikulum juga telah digagas oleh pemerintah, menunjukkan upaya holistik dalam menghadapi dampak bencana terhadap pendidikan.
Penerapan kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat menjaga akses pendidikan yang berkeadilan bagi puluhan ribu murid tingkat SD dan SMP yang terdampak bencana di Sumatera. Namun, tantangan logistik dan infrastruktur tetap menjadi perhatian, mengingat banyaknya fasilitas pendidikan yang rusak dan daerah yang masih terisolasi. Upaya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan akan krusial dalam memastikan kebijakan adaptif ini berjalan efektif, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan di tengah keterbatasan.
