Pendidikan seksual bagi anak-anak penyandang disabilitas menjadi sorotan utama, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pentingnya implementasi hal tersebut dalam sistem pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutaqin, menyatakan bahwa pendidikan seksual di sekolah sudah terkonsolidasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Aturan ini sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan diintegrasikan ke dalam Permendikdasmen yang baru.
Tatang Mutaqin menekankan bahwa Permendikdasmen baru tersebut akan secara komprehensif mengatur persoalan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan perundungan, termasuk di Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemendikdasmen juga mendorong penguatan peran anak-anak, khususnya ketua OSIS, untuk menjadi agen perubahan yang disegani dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan fisik maupun seksual di antara teman sebaya. Kebijakan ini sejalan dengan visi "Pendidikan Bermutu untuk Semua" dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang menjamin keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak peserta didik.
Pentingnya pendidikan seksual bagi anak disabilitas didasari oleh kerentanan tinggi kelompok ini terhadap kekerasan seksual. Laporan UNICEF tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual karena kurangnya pemahaman mereka tentang relasi yang sehat dan batasan tubuh. Pendidikan seksual yang komprehensif membantu mereka memahami tubuh, mengembangkan kontrol diri, merasa aman, menghargai diri sendiri, serta mencegah risiko pelecehan seksual. Ini juga membantu mereka mengenali dan memahami perubahan tubuh selama masa pubertas, seperti menstruasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menegaskan bahwa pendidikan seksual yang inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
Meskipun demikian, implementasi pendidikan seksual bagi anak disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah pandangan masyarakat yang masih menganggap topik seksual sebagai sesuatu yang tabu. Selain itu, kurangnya akses yang komprehensif terhadap pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) bagi remaja disabilitas masih menjadi masalah. Di SLB, keragaman kebutuhan disabilitas menyulitkan penyampaian materi, bahkan terkadang menyebabkan penghentian pendidikan HKSR. Keterbatasan akses terhadap materi dalam format yang ramah disabilitas, seperti bahasa isyarat, _closed caption_, materi braille, atau _screen reader_, juga menjadi kendala. Stigma bahwa anak disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan kognitif yang sama untuk memahami informasi seksual juga masih sering ditemukan.
Dari sisi pendidik, banyak guru belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengajarkan isu-isu seksual kepada siswa disabilitas, sehingga mereka merasa cemas atau tidak nyaman membahas topik ini. Hal serupa juga terjadi pada orang tua yang merasa canggung, kurang pengetahuan, atau terkendala oleh tidak adanya kurikulum khusus. Padahal, peran orang tua sangat vital dalam memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk diskusi terbuka. Minimnya literatur yang membahas pendidikan seks secara komprehensif untuk anak berkebutuhan khusus juga menjadi tantangan bagi pengajar.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kemendikdasmen berencana melengkapi dan menyempurnakan Permendikdasmen yang ada. Direkomendasikan pula pelatihan komprehensif bagi pendidik tentang hak seksual dan pendidikan seksual untuk penyandang disabilitas. Penting juga untuk menyediakan pendidikan dan sumber daya bagi orang tua, serta mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Materi pendidikan seksual harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, konkret, dan menggunakan metode visual, interaktif, atau berbasis pengalaman, disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak, bukan semata-mata usia. Pengajaran dasar mencakup pengenalan bagian tubuh pribadi, batasan diri, sentuhan yang boleh dan tidak boleh, lingkaran aman, serta kemampuan untuk mengatakan "tidak". Pada tahun 2026, guru akan dibekali keterampilan membimbing murid penyandang disabilitas. Model sekolah rumah juga diusulkan sebagai alternatif pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.