Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026, secara resmi meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia, menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Upacara peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan turut disertai dengan peletakan batu pertama untuk 104 Sekolah Rakyat permanen yang baru akan dibangun. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo, bertujuan menyediakan pendidikan 100 persen gratis mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam format sekolah berasrama atau boarding school. Calon siswa diprioritaskan bagi mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak-anak jalanan yang belum terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa sejak Juli tahun lalu, Sekolah Rakyat telah mulai beroperasi di beberapa wilayah, dengan 166 titik rintisan yang kini menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Secara historis, istilah "Sekolah Rakyat" bukanlah hal baru dalam khazanah pendidikan Indonesia, pernah digunakan secara resmi dari tahun 1941 hingga 1946 sebelum bertransformasi menjadi Sekolah Dasar. Kini, konsep tersebut dihidupkan kembali dengan pendekatan modern yang tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Setiap sekolah dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna, termasuk penyediaan makan tiga kali sehari dan camilan dua kali sehari dengan pemenuhan gizi yang didampingi Badan Gizi Nasional (BGN). Pembelajaran juga didukung teknologi digital melalui laptop dan smartboard.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas terwujudnya program ini, menyebutnya sebagai "langkah terobosan, langkah berani" yang memberikan dampak signifikan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Target ambisius pemerintah adalah membangun 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan setiap sekolah mampu menampung hingga 1.000 murid, sehingga total dapat melayani 500.000 peserta didik. Menteri Sosial menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun.
Sebaran 166 Sekolah Rakyat ini mencakup 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pulau Jawa memiliki jumlah terbanyak dengan 70 titik, diikuti Sumatera (35 titik), Sulawesi (28 titik), Kalimantan (13 titik), Maluku (7 titik), Bali dan Nusa Tenggara (7 titik), serta Papua (6 titik). Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yaitu 26 titik yang melayani 2.450 siswa. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki 14 titik Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 13 kabupaten/kota, menampung 1.275 anak didik.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengungkapkan bahwa selain pendidikan, pemerintah provinsi juga melakukan intervensi program untuk memberdayakan keluarga siswa, seperti perbaikan rumah tidak layak huni, fasilitasi listrik, air bersih, dan jamban. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi strategis untuk menekan angka tersebut secara signifikan dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu memutus rantai kemiskinan secara mandiri.
Sekitar 60% siswa Sekolah Rakyat menyatakan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sementara sisanya memilih untuk bekerja atau berwirausaha setelah lulus. Hal ini menunjukkan potensi program dalam mengembangkan aspirasi dan mobilitas sosial ekonomi siswa. Dengan target perluasan hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan upaya memastikan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat permanen, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan adalah prioritas utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
