Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada tanggal 12 Januari 2026 melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 60% dari siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga buruh. Laporan tersebut juga mencakup data operasional 166 Sekolah Rakyat yang kini menampung 15.954 siswa di berbagai wilayah Indonesia. Pernyataan ini menyoroti fokus pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi segmen masyarakat paling rentan.
Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis, bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pendidikan berkualitas. Program ini digagas berdasarkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan setara bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem demi mencapai target Indonesia Emas 2045. Konsep Sekolah Rakyat sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah pendidikan nasional, mengingat istilah ini pernah digunakan secara resmi dari tahun 1941 hingga 1946 sebelum diubah menjadi Sekolah Dasar. Kini, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menggaungkan dan mengimplementasikan model pendidikan ini.
Sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia memiliki tingkat pendidikan rendah, dengan persentase kemiskinan tertinggi tercatat pada mereka yang tidak tamat atau hanya lulus Sekolah Dasar. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Realitas ini menegaskan urgensi program seperti Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan yang menjadi pemicu utama munculnya inisiatif ini. Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan vokasi, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan gotong royong.
Keterlibatan anak dalam dunia kerja akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama di wilayah perdesaan. Fenomena pekerja anak ini seringkali memaksa mereka meninggalkan bangku sekolah demi menopang ekonomi keluarga. Dengan mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga buruh, program ini berpotensi besar untuk menawarkan jalur alternatif bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi kerja dan keterbatasan pendidikan. Melalui sistem asrama dan pendidikan gratis, Sekolah Rakyat berupaya memastikan anak-anak ini mendapatkan lingkungan belajar yang terarah dan dukungan penuh.
Para ahli pendidikan telah lama menggarisbawahi bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin, bahkan menjadi variabel dengan pengaruh terbesar. Dengan memastikan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga buruh, pemerintah tidak hanya berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan mobilitas sosial antargenerasi. Program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan yang kerap diwariskan dari orang tua dengan tingkat pendidikan rendah kepada anak-anaknya. Implementasi program ini, dengan dukungan berbagai pihak termasuk Kementerian Agama, TNI, dan Polri, menunjukkan komitmen negara dalam menghormati hak-hak warga negara atas pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan Sekolah Rakyat akan menjadi barometer penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih kompetitif di masa depan.
