Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini terlibat langsung dalam pembinaan kedisiplinan siswa di 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, sebuah program yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026. Inisiatif ini, yang dimulai sejak pertengahan 2025, bertujuan membentuk karakter dan kemandirian bagi lebih dari 15.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menjadi peserta program pendidikan asrama gratis tersebut. Keterlibatan militer ini memicu perdebatan sengit mengenai urgensi, metode, dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip pendidikan modern.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa peran TNI sangat vital untuk mendisiplinkan siswa Sekolah Rakyat, terutama setelah pendamping wali asuh sempat kewalahan menghadapi tantangan tersebut. Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial (Kemensos) bahkan merumuskan intervensi TNI ke dalam kurikulum pendidikan untuk membiasakan siswa dengan kedisiplinan, mengadaptasi sistem pembelajaran ala akademi militer yang dianggap baik untuk membentuk kebiasaan disiplin. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa kerja sama dengan TNI AD diperlukan untuk membentuk karakter siswa, mengingat mereka berasal dari berbagai latar belakang dan tinggal di asrama. Kegiatan sehari-hari siswa di Sekolah Rakyat mencakup bangun tidur pukul 03.30 WIB, baris-berbaris, serta kebiasaan menjaga kebersihan dan makan bersama, yang diklaim Gus Ipul dapat melatih kebersamaan dan tanggung jawab. Brigadir Jenderal TNI I GBN Tedja Sukma dari Mabes TNI AD menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung program ini, menugaskan prajurit sebagai pendamping atau pamong yang akan berbagi pengalaman hidup berasrama dan pembentukan karakter.
Meskipun demikian, program pelibatan TNI dalam pendidikan sipil ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk pemerhati pendidikan dan organisasi perlindungan anak. Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) khawatir akan potensi pelanggaran hak anak dan dampak psikologis negatif akibat pendekatan militeristik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui ketuanya, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa TNI seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam pendidikan kewarganegaraan bagi sipil dan program semacam ini perlu dikaji ulang. Pengamat pendidikan Bukik Setiawan menyoroti ketiadaan latar belakang pedagogis pada aparat keamanan, yang dikhawatirkan dapat mencederai tumbuh kembang anak. Bukik berpendapat bahwa disiplin yang mendidik harus berlandaskan kesadaran, bukan rasa takut, dan bahwa anak-anak membutuhkan ruang aman untuk bertanya dan belajar dari kesalahan, bukan tekanan untuk selalu "benar" versi orang dewasa.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan bukan sepenuhnya berbentuk pendidikan militer, melainkan lebih mengedepankan pendekatan personal dan kelompok melalui bimbingan konseling dan kegiatan luar ruang (outbound). Materi yang diajarkan disebut umum dilakukan di lingkungan sekolah, seperti baris-berbaris, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, serta bahaya narkoba. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menilai rencana ini tidak perlu diributkan berlebihan, sembari mengingatkan bahwa negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Para siswa peserta program ini, menurut TNI AD, didaftarkan atas keinginan orang tua mereka sendiri dan secara sukarela bersedia menjalani pembentukan karakter tersebut.
Sejatinya, keterlibatan TNI dalam pembinaan kedisiplinan di sekolah bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru di Indonesia. Beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah pertama (SLTPN) di berbagai daerah, seperti di Batam dan Trenggalek, telah bekerja sama dengan TNI untuk program penguatan karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan melalui pelatihan PBB dan ceramah motivasi. Namun, program Sekolah Rakyat yang melibatkan TNI secara langsung dalam tata kelola asrama dan kurikulum harian bagi siswa dari keluarga rentan, serta dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, menandai eskalasi signifikan dalam lingkup dan intensitas. Ini menggarisbawahi pergeseran pendekatan pemerintah dalam mengatasi tantangan pendidikan dan sosial, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai batas-batas peran institusi militer dalam ranah sipil, khususnya pendidikan anak.
